Temu Nasional Konstruksi: Strategi Menghindari dan Mencegah Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan nasional ditentukan oleh banyak faktor dimana salah satunya adalah ketersediaan aturan pendukung dan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh aturan tersebut yang terkadang menjadi tantangan tersendiri karena dihasilkan oleh berbagai institusi.

Salah satu contohnya adalah payung hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi yang tidak hanya bersumber pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Kementerian Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri PU No. 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri PU No.7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Payung hukum ini belum lagi ditambah dengan peraturan perpajakan, peraturan kontrak/hukum kontrak dan berbagai aturan lainnya. Kekeliruan dalam menerjemahkan dan mengimplimentasikan berbagai sumber hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sedikit banyak akan berakhir pada perselisihan (despute). Bahkan tak sedikit, ancaman pidana turut “mewarnai” permasalahan ini.

Untuk menghindari perselisihan, kemudian untuk menambah pemahaman serta dalam kerangka mempertajam daya kritis terhadap berbagai sumber dan payung hukum pekerjaan konstruksi, termasuk untuk memetakan alur kerjanya, maka diperlukan suatu Temu Nasional yang mendudukkan para pihak yang terlibat dalam regulasi pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi agar dapat mencegah timbulnya tidak pidana dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Tujuan

  1. Temu Nasional diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat pekerjaan konstruksi, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu dalam pengelolaan pekerjaan konstruksi
  2. Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang secara empiris ditemukan secara berulang dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
  3. Temu Nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang terlibat langsung dalam mengawal peraturan perundang-undangan (LKPP, Kementerian PU, Hakim Tipikor, BPK, dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu menghapus multi interpretasi peraturan pada tataran pelaksanaannya.
  4. Untuk memaksimalkan perbaikan yang bermuara pada pencapaian realisasi pekerjaan konstruksi secara kualitatif dan aman, maka temu nasional ini sekaligus sebagai jembatan antar stakeholder untuk berbagi wawasan, ide dan harapan.
  5. Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat dijadikan ajang “konsultasi nasional” secara efektif dan efisien bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan konstruksi.

Target dan Sasaran Peserta

  1. Penggunan Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  3. Panitia Pengadaan/Pokja Unit Layanan Pengadaan
  4. Kontraktor/Penyedia Jasa
  5. Aparat Penegak Hukum
  6. Pemerhati Bidang Konstruksi

PELAKSANAAN

Hari | Kamis – Jumat

Tanggal | 19 s.d. 20 Juny 2014

Tempat | Hotel Mercure, Kota – Jakarta | Jl. Hayam Wuruk 123 Jakarta 11160

INVESTASI

Rp. 3.500.000,-   /orang  (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk akomodasi penginapan

Rp. 4.750.000,- / orang (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan penginapan 4 hari 3 malam twin share bed room

FASILITAS

♦ 3 buah buku antara lain buku Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, buku Konsolidasi Peraturan Menteri PU dan
Buku Mengatasi Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa

♦ Model dokumen pengadaan pemerintah (softcopy)

♦ Modul dan materi slide (lengkap dengan CD) dan Sertifikat

♦ Makan siang dan rehat kopi pagi dan sore selama kegiatan

♦ Tas, dan Alat Tulis

♦ Video sosialisasi dan konsultasi gratis dengan narasumber.

MATERI DISKUSI

⇒ Kebijakan Pemerintah dalam bidang Jasa Konstruksi.

⇒ Sinergitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kebijakan Pekerjaan Kontruksi.

⇒ Peranan LPJK dalam Menjamin Kompetensi Para Pihak dalam Pekerjaan Konstruksi

PANELIS:

BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)


⇒ Belajar dari Kasus-Kasus Tipikor dalam Pekerjaan Konstruksi

⇒ Temuan Umum dalam Audit Pekerjaan Konstruksi

⇒ Kajian Kritis Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Konstruksi

PANELIS:

Hakim Agung Tipikor,
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Djamaluddin Abubakar (Anggota Luar Biasa P3I)


⇒ Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Perencanaan dan Pelelangan

⇒ Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

PANELIS:

Alwi Ibrahim (Anggota P3I)
Heri Suroso (Pendiri P3I)

Ketentuan Peserta


  • Membayar Investasi kegiatan via Transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kcp. Cempaka Putih, No. Rek : 0522.01. 000210.30.4 Atas nama Lembaga Pusat studi Kebijakan Nasional. Pembayaran Investasi dapat juga dilakukan pada hari-H pelaksanaan
  • Mengembalikan Form Pendaftaran yang telah diisi lengkap melalui Fax di (021) 440 1015 atau email ke admin@pusdiknas.com studi.kebijakan@pusdiknas.com dengan melampirkan bukti transfer
  • Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut, dapat menghubungi ke Sdr. Yusuf : 021.2373 6523 / 0812 8485 8880
audit

Enterprise Risk Management (ERM) & Risk Based Audit (RBA) Implementation

auditPENDAHULUAN

Enterprise-Risk Management (ERM) berdasarkan kerangka (framework) COSO- Internal Control Integrated Framework versi 2013 merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional perusahaan sehari-hari. Profesi Internal Auditing memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien terutama dari aspek pengendalian. Auditor Eksternal juga sangat berkepentingan terhadap implementasi Risk Management di perusahaan yang akan diaudit dalam general audit tahunan. Oleh karena itu, Auditor (Internal Auditor & Eksternal Auditor) perlu menerapkan pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Auditing/RBA) dalam pelaksanaan audit.

Strategi Merumuskan HPS

Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dukumen Pengadaan

Strategi Merumuskan HPS

PENDAHULUAN

Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, UU Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.

teknik beracara

Teknik Beracara Di Pengadilan, Perkara Pidana, Perdata & Perselisihan Hubungan Industrial

 teknik beracara

PENDAHULUAN

Secara teoritis banyak referensi akademis atau buku-buku hukum dapat kita baca tetapi dalam kenyataan di lapangan liku-liku prosesnya sungguh tidak seperti yang kita duga, akan lebih banyak menyita waktu, tenaga, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Semakin kita mengetahui secara normatif hukum acara ditambah shering dengan Pengacara sebagai praktisi yang kaya dengan pengalaman di dunia peradilan akan membuat kita paham, mengerti, dan diharapkan menjadi problem solver bagi perusahaan tempat kita bekerja atau lingkungan dimana kita berada.

Perbedaan mendasar baik aturan hukum, para pihak, institusi, proses penanganan perkara, sampai tatacara sidang pengadilan pada perkara pidana dan perkara perdata membuat keduanya akan disajikan secara tuntas dan menyeluruh.

Pelatihan Teknis Akreditasi Institusi (Pendalaman Instrumen AIPT)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui ada dua jenis akreditasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yakni akreditasi program studi dan juga akreditasi institusi. Keduanya bersifat wajib bagi setiap perguruan tinggi yang beroperasi di Indonesia.

Merujuk pada pasal 28 Ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan, gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi atau prodi yang tak terakreditasi, sementara Ayat (4) menyatakan bahwa gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau prodi yang tidak terakreditasi.

Diklat Pengadaan Alat Kesehatan tanpa Tender

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis yang memadai, dimana kebutuhan utama adalah Peralatan Kesehatan (ALKES) serta obat-obatan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka tim pengadaan dituntut memiliki kompetensi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 (Perubahan Perpres No. 54 tahun 2012) , agar tidak terjadi kesalahan prosedur, penyimpangan, maupun terkena sanksi hukum.

Focus Group Discussion (FGD): Pengadaan Barang/Jasa yang Tidak Berujung Penjara

Sudah Terlaksana

This slideshow requires JavaScript.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2014 dunia pengadaan Indonesia kembali digemparkan oleh satu isu utama, yaitu banyaknya pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dijadikan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara.

Jika mencermati data tahun 2013 pada semester II misalnya, sekitar 42,70% dari total 267 kasus korupsi merupakan kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa (PBJ). Juga dari 546 tersangka korupsi, 291 diantaranya merupakan tersangka pada kasus PBJ. Lebih dari itu, ICW juga menemukan pada semester I tahun 2013, yakni 114 kasus dan 314 orang terlibat dalam kasus pengadaan barang jasa pemerintah.

Website Audit

Forensic Auditing For Faraudelent Financial Reporting

Website Audit

PENDAHULUAN

Kecurangan (Fraud) dapat terjadi kapan saja dan di organisasi (perusahaan) mana saja. Pengetahuan Tentang fraud tidak hanya perlu diketahui oleh Auditor saja, namun perlu juga diketahui oleh pihak-pihak terkait seperti Komite Audit dan Manajemen Operasional yang terkait dengan penanganan fraud. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka modus operandi fraud juga semakin canggih dan rumit.

Oleh karena itu dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud memerlukan alat bantu (tool) teknologi informasi (information technology) tertentu. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka baik Auditor maupun manajemen operasional sudah seyogianya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah timbulnya fraud tersebut serta mencari solusi terbaik agar fraud tidak terjadi. Apabila memang terjadi fraud, maka para Auditor dapat melaksanakan audit forensik (forensic auditing) untuk membuktikan adanya fraud dan mengetahui modus operandi para pelaku fraud. Forensic auditing merupakan suatu teknik baru dalam audit kecurangan (fraud audit) yang sedang trend di kalangan para auditor.

Website Pidana

Teknik Beracara di Pengadilan, Perkara Pidana, Perdata dan Perselisihan Hubungan Industrial

Website Pidana

PENDAHULUAN

Secara teoritis banyak referensi akademis atau buku-buku hukum dapat kita baca tetapi dalam kenyataan di lapangan liku-liku prosesnya sungguh tidak seperti yang kita duga, akan lebih banyak menyita waktu, tenaga, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit.

Semakin kita mengetahui secara normatif hukum acara ditambah shering dengan Pengacara sebagai praktisi yang kaya dengan pengalaman di dunia peradilan akan membuat kita paham, mengerti, dan diharapkan menjadi problem solver bagi perusahaan tempat kita bekerja atau lingkungan dimana kita berada.

Perbedaan mendasar baik aturan hukum, para pihak, institusi, proses penanganan perkara, sampai tatacara sidang pengadilan pada perkara pidana dan perkara perdata membuat keduanya akan disajikan secara tuntas dan menyeluruh.